Analisis Kualitas Pelayanan Publik Menuju Good Governance Kecamatan Tallo Kota Makassar
Main Article Content
Nasiratunnisaa Mallappiang
Muharram
Pelayanan Publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan Peraturan. Penelitian ini bertujuan untuk (1) Menganalisis tingkat kualitas pelayanan. publik berdasarkan Penerapan indikator-indikator dan Prinsip-Prinsip Good Governance yang diberikan oleh pemerintah Kecamatan Tallo kota Makassar. (2) Mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kualitas pelayanan. publik di Kantor Kecamatan Tallo Kota Makassar. Metode penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, lnforman penelitian terdiri dari informan kunci yaitu sekertaris Kecamatan Tallo, sedangkan informan pendukung adalah kasubag pelayanan umum, petugas pelayanan kecamatan tiga orang dan masyarakat dengan jumlah total informan tujuh orang. Tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data melalui Penyajian data, dan reduksi data. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kelima indikator kualitas pelayanan, yaitu: tangible, reliability, responsiveness, assurance, dan empaty menunjukkan bahwa pelayanan publik di Kantor Kecamatan Tallo Kota Makassar telah berjalan dengan baik. Demikian juga penerapan prinsip-prinsip Good Govemace berdasarkan asas transparansi, akuntabel, partisipatif, efektifitas dan efesiensi telah berhasil terimpelementasikan dengan baik. Namun demikian, terdapat beberapa indikator yang masih perlu perbaikan, diantaranya: dimensi bukti fisik (tangible), dimensi kehandalan (reliability), dan dimensi empati (empathy). Pada ketiga indikator tersebut masih perlu ditingkatkan lagi pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, agar proses pelayanan dapat berjalan sesuai dengan standar pelayanan dan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) sehingga pengguna layanan akan merasa puas dengan pelayanan yang diberikan khususnya di Kecamatan Tallo Kata Makassar. Adanya faktor-faktor yang mempengaruhi, seperti Sumber Daya Manusia (SDM), koordinasi dengan pemerintah kelurahan, sarana dan prasarana, maka implementasi reformasi birokrasi pelayanan publik sepenuhnya belumlah maksimal untuk menciptakan suasana nyaman bagi pemohon pelayanan. Oleh karena itu, kepuasan yang diharapkan dari pelanggan belum terlaksana dengan baik.
Abrori, H. 2018. Inspiring Leadership dan Transformasi Kelembagaan Menuju Perguruan Tinggi Islam yang Unggul. Al-Tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, 2 (1), 1- 22.
Dwiyanto, A. 2012. Manajemen Pelayanan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Dwi Tanti, E., Zauhar, S., & Rochmah, S. 2015. Studi pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Pasuruan. Jurnal Administrasi Publik. 3 (1), 16–21.
Haning, M. Thahir. 2018. Reformasi Birokrasi di Indonesia: Tinjauan Dari Perspektif Administrasi Publik, Jurnal Analisi Kebijakan dan Pelayanan Publik No. 4 journal.unhas.ac.id/index.php/jakpp.
Haning. 2014. Reformasi Birokrasi di Indonesia: Tinjauan Dari Perspektif Administrasi Publik. Tjahya Supriatna, Birokrasi dan Pemerintahan Daerah. Jakarta: PT Nagakusuma, 66.
Hariyoso. 2006. Pembaruan Birokrasi dan Kebijaksanaan Publik. Peradaaban. 27.
Kernaghan, Kenneth. 2005. Rediscovering public service: recognizing the value of an essential institution, IPAC-IAPC, Canada.
Krina, Loina Lalolo, 2003. Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi”. Sekretariat Good Public Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Jakarta.
Kristian, I. 2022. Sustainable Development and Public Policy Revitalization. The International Journal of Education Management and Sociology, 1(2), 41-50.
Kristian, I. 2020. Perlukah Konservasi Moral?. Jurnal Rasi, 2(1), 40-53.
Kristian, I. 2022. Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Pamulihan Kabupaten Garut. Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara, 9(1), 23-37.
Kurniawan. 2005. Transformasi pelayanan publik. Yogyakarta; Pembaruan
Patarai, I., Riant Nugroho Dwidjowijoto. 2008. Pengalaman Pembangunan Ombudsman Daerah Sebagai Bagian Dari Pembangunan Lembaga Pengawasan Di Indonesia. Makasar: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan Di Indonesia, 100.
Perry, Baroness and Rt Hon Stephen Dorell MP. 2006. The wellbeing of the nation. Public Service Improvement Policy Group, Interim Report and Consultant RCP (2011) Public Service Reform: Government Statement Public Service Reform Plan, Department of Public Expenditures, 17th November
Prasetya, A. G. 2017. Mengintegrasikan Reformasi Birokrasi dengan Inovasi Sektor Publik. Jurnal Analis Kebijakan, 1(1).
Sedarmayanti. 2009. Manajemen Sumber Daya Manusia. Bandung: PT. Refikap
Sinambela, dkk. 2006. Reformasi Pelayanan Publik,Jakarta : Bumi Aksara
Sitohang, R. S., & Kariono, K. 2015. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten Dairi. Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), 5(2), 173-196.
Surjadi. 2012. Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik (Bandung: Refika aditama. No. 7 https://www.academia.edu/31106165/Birokrasi_Indonesia_ Permasalah-an_yang_terjadi_dan_solusinya.
Surjadi. 2012. Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik. 13.
Thoha, M. 2012. Government Bureaucracy and the Power in Indonesia (Birokrasi Pemerintah dan Kekuasaan di Indonesia). Yogyakarta: Matapena Institute.
Thompson, Glen R., Penelope Gawn, Grant Macdonald. 2003. Public service alliance of Canada. Government of Yukon et al, YKSC 38
Wardyaningrum, D. 2016. Perubahan Komunikasi Masyarakat dalam Inovasi Mitigasi Bencana (Studi pada Masyarakat di Wilayah Rawan Bencana Gunung Merapi Sebelum dan Setelah Erupsi Tahun 2010). Jurnal Komunikasi, 10(2), 133-152.
Yusriadi & Misnawati. 2017a. Reformasi Birokrasi Dalam Pelayanan Publik (Studi Pelayanan Terpadu Satu Pintu ). Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik. 7. 99–108.
