Korupsi Di Bidang Pertambangan Transformasi Perizinan Dalam Perjalanan Otonomi Daerah Di Indonesia
Main Article Content
Lenny Yuliawati
Dwi Tri Wahyuni
Tri Marni Kusuma
Badjuri, A. (2011). Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga anti korupsi di indonesia. Jurnal Bisnis dan Ekonomi, 18(1).Totok Prasetyo, 2002. Termodinamika Dasar, Semarang : Mutiara Persada.
Dewi, N. P. G. L. C., Sujana, I. N., & Suryani, L. P. (2021). Koordinasi Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Penegak Hukum Lainnya dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Preferensi Hukum, 2(1), 119-124..
Firmansyah, V. Z., & Syam, F. (2021). Penguatan Hukum Administrasi Negara Pencegah Praktik Korupsi dalam Diri Pemerintahan Indonesia. Integritas: Jurnal Antikorupsi, 7(2), 325-344.
Hasan, Z. (2018). Implikasi pengembalian keuangan negara terhadap putusan hakim dalam perkara tindak pidana korupsi dana bantuan program nasional pembangunan masyarakat mandiri pedesaan di provinsi lampung. Keadilan Progresif, 9(2).
Hasan, Z. (2023). Rendahnya Moralitas Mengakibatkan Profesionalisme dan Terjadi Ketidakmauan Penegak Hukum. COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, 3(03), 828-831.
Hasan, Z., Putri, P., Fahreza, M. R., & Putri, A. F. (2023). Implementasi Perda Kota Bandar Lampung No 28 Tahun 2009 Dalam Upaya Pencegahan Praktik Pungli Pada Lahan Parkir Pasar Tengah (Studi Kasus Lahan Parkir Pasar Tengah Kota Bandar Lampung). Jurnal Hukum, 20(1), 254-265.
Heriyanto, M. T., & Wartiningsih, W. (2021). Aspek Tindak Pidana Korupsi Pada Perizinan Pembalakan Liar. Inicio Legis, 2(1).
Joniarta, I. W. (2018). Banalitas Korupsi Di Indonesia. Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial, 2(1), 149-156. Setiawan, E. N., Maryudi, A., & Lele, G. (2017). Tipologi dan Kerawanan Korupsi Sektor Kehutanan di Indonesia. Jurnal Ilmu Kehutanan, 11(2), 142-155.
Labolo, M. (2017). Menutup celah korupsi pemerintahan daerah. Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja, 43(2), 93-110.
Nirboyo, A. J. (2021). Potensi Korupsi Dalam Perizinan Lingkungan Melalui Sistem Online Single Submission Pasca Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Jatiswara, 36(2), 219-228.
Rahmawati, I., Hartono, B., & Hasan, Z. (2021). Akibat Hukum Putusan Pra Peradilan Terhadap Penetapan Tersangka Dugaan Melakukan Tindak Pidana Korupsi Di Sekretariat DPRD Tulang Bawang. Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum, 10(1), 1-17.
Tresya, D., Mayasari, I., & Suhendra, A. A. (2019). Penataan Perizinan dalam Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam di Indonesia. Integritas: Jurnal Antikorupsi, 5(2-2), 15-31..
Yusuf, M. Y. (2020). KEWENANGAN DEWAN PENGAWAS KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (KPK) DALAM PEMBERIAN IZIN PENYADAPAN, PENGGELEDAHAN, DAN/ATAU PENYITAAN (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).
