Penegakan Hukum Terhadap Anggota Legislatif Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Indonesia
Main Article Content
Intan Safitri
Fitria Ismaya
Lina Wati
Harman, B. K., & Sudirman, A. (2011). Langkah-langkah strategis memberantas korupsi di Indonesia. Masalah-Masalah Hukum, 40(4), 427-436.
Hartono, B., Hasan, Z., & Rahmawati, I. (2022). Akibat Hukum Putusan Pra Peradilan Terhadap Penetapan Tersangka Dugaan Melakukan Tindak Pidana Korupsi Di Sekretariat Dprd Tulang Bawang (Studi Putusan Nomor: 6/Pid. Pra/2020/PN. Tjk). Jurnal Pro Justitia (JPJ), 3(2).
Hasan, Z. (2018). Implikasi pengembalian keuangan negara terhadap putusan hakim dalam perkara tindak pidana korupsi dana bantuan program nasional pembangunan masyarakat mandiri pedesaan di provinsi lampung. Keadilan Progresif, 9(2).
Hasan, Z. (2018). Implikasi pengembalian keuangan negara terhadap putusan hakim dalam perkara tindak pidana korupsi dana bantuan program nasional pembangunan masyarakat mandiri pedesaan di provinsi lampung. Keadilan Progresif, 9(2).
Mohede, N. (2012). Tugas Dan Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia. Jurnal Hukum Unsrat, 20(1), 67-80.
Pohan, S. (2018). Perbandingan Lembaga Anti Korupsi Di Indonesia Dan Beberapa Negara Dunia. Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, 1(1), 271-303.
Pratiwi, A., & Arifin, R. (2019). Penegakan Hukum Korupsi Politik Di Indonesia Permasalahan Dan Isu-Isu Kontemporer. Jurnal Hukum Mimbar Justitia, 5(2), 144-163.
Rahmawati, I., Hartono, B., & Hasan, Z. (2021). Akibat Hukum Putusan Pra Peradilan Terhadap Penetapan Tersangka Dugaan Melakukan Tindak Pidana Korupsi Di Sekretariat DPRD Tulang Bawang. Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum, 10(1), 1-17.
Rahmayanti, R. (2017). Sanksi Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Hukum Positif dan Hukum Islam. Jurnal Mercatoria, 10(1), 60-73.
Sadono, B., Lubab, A., Arifin, Z., & Sukarna, K. (2020). Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia. Jurnal USM Law Review, 3(2), 259-274.
Sofyanoor, A. (2022). Peran Hukum Administrasi Negara Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia. Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan, 1(2), 21-30.
Supramono, G. (2020). Hukuman korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi. Prenada Media.
Widodo, G., & Sa'adah, N. (2019). Upaya Melepas Budaya Korupsi Yang Telah Mengakar Di Partai Politik Republik Indonesia. Pamulang Law Review, 2(2), 119-130.
Yunus, A., & Hofi, M. A. (2021). Formulasi Kewenangan Penyadapan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. HUKMY: Jurnal Hukum, 1(1), 35-54.
