Prosedur Pemungutan PPh Pasal 22 & 23 Di PT PLN Nusantara Power Up Paiton
Main Article Content
Rahmat Taufiqur Rahman
Intan Silifusti
Ahmad Afif
Pajak penghasilan (PPh) merupakan pajak yang dikenakan perseorangan atau kelompok dari pendapatan yang telah diperoleh atau didapatkan dalam satu tahun pungutan. Penghasilan merupakan setiap catatan kekuatan ekonimis yang bermula efektif dari luar maupun lokal yang dapat dibuat untuk mengambil atau memperbanyak suatu pendapatan atas identitas dan juga berisi hal apapun. Pajak penghasilan sendiri dibagi menjadi menjadi beberapa bagian yaitu pajak penghasilan Pasal 22 dan pajak penghasilan Pasal 23. Jurnal ini dilakukan untuk memahami proses pemungutan pajak penghasilan 22 & 23 yang digunakan oleh PT. PLN Nusantara Power Up Paiton yang beralamat di Jl. Raya Surabaya-Situbondo KM. 142, Paiton-Probolinggo. PT. PLN Nusantara Power UP Paiton dengan memfokuskan pada pemungutan pajak maka perusahaan tersebut menjadi perusahaan yang berpenghasilan tinggi dimana dalam perusahaan tersebut banyak rekanan yang melakukan kerja sama dengan PT. PLN Nusantara Power UP Paiton. Dengan cara dibuatnya SSP serta SPT masa dan daftar pemungutan pajak PPh 22 & 23 yang kemudian melakukan penyetoran ke bank dan kemudian melampirkan SPT ke PT. PLN Nusantara Power UP Paiton
Pendapatan Daerah di Kabupaten Gresik. Jurnal Akuntansi Unesa, 1(2), 1–19.
Ahmad, B., Romadhoni, B., & Adil, M. (2020). Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor. Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan, 3(1), 15–23.
Atep Adya Barata. (2011). Panduan Lengkap Pajak Penghasilan. Visimedia. https://books.google.com/books/about/Panduan_Lengkap_Pajak_Penghasilan.html?hl=id&id=cWp4G6-K4HAC
Darmayanti, N. (2012). Analisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada CV. Sarana Teknik Kontrol Surabaya. Jurnal manajemen dan Akuntansi, 1(3). http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/jma/article/view/279
Djuanda, G. (2011). Pelaporan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. PT Gramedia Pustaka Utama.
Iryanie, P. A. W. dan E. (2018). Pajak Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah. Deepublish.
Mengenal Sumber Pendapatan Negara Beserta Jenisnya. (t.t.). Diambil 23 Januari 2024, dari https://www.ocbc.id/id/article/2023/02/02/sumber-pendapatan-negara
OnlinePajak. (2023, September 6). Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh Pasal 22) | OnlinePajak. Online Pajak. https://www.online-pajak.com/tentang-pajak-pribadi/pph-pajak-penghasilan-pasal-22
Penetapan Perusahaan Tertentu Yang Dimiliki Secara Langsung Oleh Badan Usaha Milik Negara Sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai—Ortax. (t.t.). Diambil 4 Februari 2024, dari https://datacenter.ortax.org/ortax/aturan/show/17302
Prastyo, I. D. (2019). KONTRIBUSI PAJAK DALAM PEMERATAAN PEMBANGUNAN DI INDONESIA.
RIYANTO, S. H. P. A. (2021). PENGARUH PEMBERIAN INSENTIF/STIMULAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR DI MASA PANDEMI COVID 19 (Suatu studi kebijakan publik keputusan Gubernur Nomor 188/2020 pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur) [PhD Thesis, STIE Malangkucecwara]. http://repository.stie-mce.ac.id/id/eprint/1364
Rustiyaningsih, S. (2011). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK. Widya Warta, 35(2), Article 2. http://portal.widyamandala.ac.id/jurnal/index.php/warta/article/view/73
Sutedi, A. (2022). Hukum Pajak. Sinar Grafika.
UU No. 28 Tahun 2007. (t.t.). Database Peraturan | JDIH BPK. Diambil 23 Januari 2024, dari http://peraturan.bpk.go.id/Details/39916/uu-no-28-tahun-2007
UUD-1945.pdf. (t.t.). Diambil 16 Februari 2024, dari https://www.bkn.go.id/wp-content/uploads/2014/06/UUD-1945.pdf
