Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Dalam E-Commerce pada Era Masyarakat Ekonomi ASEAN
Main Article Content
Mulyanto
Perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam pola transaksi perdagangan, terutama dengan semakin berkembangnya e-commerce. Di Indonesia, e-commerce menjadi salah satu sektor ekonomi yang tumbuh pesat seiring dengan meningkatnya adopsi teknologi digital. Dalam konteks Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), yang mulai diberlakukan sejak 2015, perdagangan lintas batas antarnegara di kawasan ASEAN menjadi lebih terbuka, sehingga menciptakan tantangan baru bagi perlindungan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji aspek hukum yang mengatur perlindungan konsumen dalam transaksi e-commerce di Indonesia, khususnya dalam menghadapi persaingan di era MEA. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, di mana penelitian ini berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan, baik di tingkat nasional seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), maupun regulasi regional di tingkat ASEAN. Penelitian ini juga menyoroti berbagai tantangan dalam implementasi perlindungan konsumen, seperti rendahnya kesadaran konsumen akan hak-haknya, kesulitan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran di ranah digital, serta belum optimalnya koordinasi antarnegara ASEAN dalam harmonisasi regulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang mendukung, masih terdapat kelemahan dalam penerapan di lapangan. Dengan adanya MEA, penguatan hukum perlindungan konsumen serta kolaborasi antarnegara ASEAN menjadi sangat penting untuk menjamin keamanan dan keadilan bagi konsumen di era digital ini. Harmonisasi regulasi dan peningkatan kesadaran konsumen menjadi kunci utama dalam menghadapi tantangan perdagangan bebas di kawasan ASEAN.
Adolf, H., & Perdagangan, H. (2015). Berlangsung dengan cepat. Batas-batas negara bukan lagi halangan dalam 1. VII.
Bakhri, B. S. (2015). Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan Tinjauan dari Perspektif Ekonomi Syariah. Jurnal Ekonomi KIAT, 25(2), 63–74.
Journal, B. L. A. W., Hukum, M., & Binti, G. E. (2023). Refund Tiket Penumpang Jasa Penerbangan Di Era Covid-19 Dan Akibat Hukum Bagi Perusahaan. 8(1), 37–49.
Kapoh, S. J. (2020). Kajian Hukum Penerapan Kontrak Baku Elektronik Pada Transaksi E-Commerce. Lex Et Societatis, 8(3), 128–138. https://doi.org/10.35796/les.v8i3.30671
Pusung, G. S., Hukum, F., & Pasundan, U. (2024). Urgensi Revisi Undang-Undang Perlindungan Konsumen di Era E-Commerce. Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat (2023), 2023, 1–15.
Rahman, I., Sahrul, Mayasari, R. E., Nurapriyanti, T., & Yuliana. (2023). Hukum Perlindungan Konsumen di Era E-Commerce: Menavigasi Tantangan Perlindungan Konsumen dalam Lingkungan Perdagangan Digital. Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains, 2(08), 704–712. https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i08.605
Setiantoro, A., Putri, F. D., Novitarani, A., & Njatrijani, R. (2018). Urgensi Perlindungan Hukum Konsumen Dan Penyelesaian Sengketa E-Commerce Di Era Masyarakat Ekonomi Asean. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 7(1), 1. https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v7i1.220
Sommaliagustina, D., Citra, H., & Wahyuni, S. (2022). Perlindungan Konsumen E-Commerce Dalam Kerangka Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah Sosial Budaya, 1(1), 149–165. https://doi.org/10.47233/jppisb.v1i1.418
Suparman. (2015). Urgensi Regulasi Komprehensif E-Commercedi Indonesia Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (Mea). Jurnal Mercatoria, 8(1), 75–90.
