Analisis Prosedur Pembentukan Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2013 Tentang Pengangkatan Hakim Konstitusi Terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi
Main Article Content
Kuswan Hadji
Irawan Solahudin
Neva Tri Saharany
Fitri Aulia Hannan Nisa
Agung Rakha Jun Wily Saragih
Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penjaga konstitusi memiliki peran yang sangat krusial dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Proses pengangkatan hakim konstitusi sebagai anggota lembaga ini pun diatur secara ketat dalam undang-undang, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi. Undang-undang ini bertujuan untuk menjamin independensi, integritas, dan profesionalisme hakim konstitusi.Dalam praktiknya, proses pengangkatan hakim konstitusi seringkali menjadi sorotan publik. Keputusan ini menuai berbagai kritik, salah satunya terkait dengan dugaan cacat formil dalam proses pembentukannya. Cacat formil ini diindikasikan dari adanya ketidaktransparanan dan kurangnya partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini tentunya berpotensi menimbulkan pertanyaan mengenai legitimasi keputusan tersebut. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diketahui sejauh mana Keputusan Presiden tersebut telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku dan apa saja implikasi hukum dari adanya dugaan cacat formil dalam proses pembentukannya. Penelitian ini memiliki kontribusi baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini dapat memperkaya khasanah ilmu hukum tata negara, khususnya mengenai pengawasan terhadap pelaksanaan kekuasaan membentuk peraturan perundang-undangan. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi kendala atau tantangan dalam pelaksanaan prosedur tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai prosedur pembentukan keputusan tersebut. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. dengan demikian maka suatu peraturan yang berada di bawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya. Berlakunya asas ini mencerminkan adanya hubungan antara superordinasi dan subordinasi antara satu peraturan dengan peraturan lainnya. Artinya, substansi dalam Ketetapan Presiden tersebut bersifat khusus konkrit, individual, dan final seperti pengangkatan hakim konstitusi. Apabila terjadi pelanggaran pada asas tersebut maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Pertimbangan Majelis Hakim pun menyatakan bahwa gugatan penggugat dikabulkan dengan amar putusan diterima sehingga dengan ini Majelis Hakim memutus untuk menyatakan batal Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 87/Tahun 2013 tertanggal 22 Juli 2013. Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan yang telah penulis tuangkan dalam paragraf-paragraf sebelumnya dapat dicermati bahwa hubungan antara Keputusan Presiden No. 87/2013 dapat dinilai bertentangan terhadap UU No. 8/2011 karena tidak sesuai dengan asas lex superior derogat legi inferiori.
Hidayatulloh, B. A. (2019). Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Penggunaan Ktp Dan Paspor Dalam Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Kerangka Menjamin Hak Memilih Dalam Pemilu. Justisi Jurnal Ilmu Hukum, 3(1). https://doi.org/10.36805/jjih.v3i1.505
Kartika, S. D. (2017). Seleksi untuk pengangkatan hakim konstitusi. Info Singkat, IX(6).
Nacional, C. (2000). Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2000 Tentang Komisi Ombudsman Nasional. Journal of Petrology, 369(1).
Nazla, L. (2019). Implikasi Putusan Mk Nomor 68/Puu-XV/2017 Terhadap Jaksa Penuntut Umum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Media Iuris, 2(1). https://doi.org/10.20473/mi.v2i1.10884
Nugraheni, & Khaerunisa, L. (2016). Analisis Proses Penyusunan E-budgeting Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Jurnal Ilmiah Universitas Bakrie, 4(02).
Purba, J., & Pasaribu, H. G. (2023). Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Konstitusi Menurut Peraturan Perundang-undangan. Jurnal Kajian Konstitusi, 3(1). https://doi.org/10.19184/j.kk.v3i1.39521
Ridho, M. Z., Zaini, A., & Pahlefi, R. (2021). LEGALITAS PERPPU PILKADA SERENTAK DI MASA PANDEMI COVID-19 (Studi atas PERPPU No. 2 Tahun 2020. Al Qisthas Jurnal Hukum Dan Politik, 12(1). https://doi.org/10.37035/alqisthas.v12i1.4621
Setyorini, I. (2015). Tinjauan Filosofis Pengangkatan Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Konsep Negara Hukum. Syariati : Jurnal Studi Al-Qur’an Dan Hukum, 1(02). https://doi.org/10.32699/syariati.v1i02.1116
Sihaloho, M. (2016). SELEKSI PENGANGKATAN HAKIM DALAM SISTEM PERADILAN INDONESIA: KAJIAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 43/PUU-XII/2015. Jurnal Wawasan Yuridika, 33(2). https://doi.org/10.25072/jwy.v33i2.103
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Hakim Konstitusi.
Susilo Bambang Yudhoyono. (2013). Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2013. Jakarta: Sekretariat Negara.
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). (2013). Gugatan terhadap Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2013. Jakarta: YLBHI.
Mahkamah Konstitusi. (2011). Naskah Akademik Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi. Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI.
