Pengelolaan Pengawasan Pemilu Lokal (PPL) Dalam Pengajuan Honor Panwascam Ke Bawaslu Kabupaten Jember
Main Article Content
Pengawasan Pemilu Lokal (PPL) merupakan bagian integral dari proses demokrasi di Indonesia yang bertujuan untuk memastikan keberlangsungan pemilu yang bersih, jujur, dan adil. Salah satu elemen penting dalam PPL adalah pengajuan honor Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Jember. Proses pengajuan honor ini memerlukan sistem yang teratur dan transparan guna memastikan bahwa pengawas pemilu menerima penghargaan yang pantas atas kontribusi mereka. Pertama, proses pengajuan honor Panwascam ke Bawaslu Kabupaten Jember dimulai dengan pengumpulan data mengenai kinerja dan partisipasi Panwascam selama masa pengawasan pemilu. Hal ini meliputi pencatatan aktivitas pengawasan, jumlah jam kerja, serta laporan kegiatan yang telah dilakukan oleh masing-masing anggota Panwascam. Kedua, setelah data terkumpul, Panwascam melakukan verifikasi dan validasi terhadap informasi yang tercatat. Proses verifikasi ini penting untuk memastikan keabsahan data dan meminimalisir potensi kesalahan atau penyalahgunaan dalam pengajuan honor kepada Bawaslu. Ketiga, setelah verifikasi selesai, Panwascam menyusun laporan akhir yang memuat rincian aktivitas dan prestasi selama masa pengawasan. Laporan ini menjadi dasar untuk menghitung jumlah honor yang layak diterima oleh masing-masing anggota Panwascam. Keempat, laporan akhir kemudian disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Jember untuk proses evaluasi lebih lanjut. Bawaslu akan melakukan penilaian terhadap kinerja Panwascam berdasarkan laporan yang disampaikan serta kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Kelima, dalam proses evaluasi, Bawaslu juga akan mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti tingkat kehadiran, kualitas laporan, serta kontribusi dalam menyelesaikan potensi pelanggaran pemilu yang terjadi di wilayah kecamatan masing-masing. Keenam, setelah evaluasi selesai, Bawaslu Kabupaten Jember akan menetapkan jumlah honor yang akan diberikan kepada Panwascam. Penetapan ini dilakukan dengan memperhatikan alokasi anggaran yang tersedia serta keadilan dalam pemberian honor kepada setiap anggota Panwascam. Ketujuh, setelah penetapan honor, Bawaslu Kabupaten Jember akan mengumumkan keputusan tersebut kepada Panwascam dan memberikan petunjuk mengenai prosedur pencairan honor yang akan dilakukan. Kesimpulannya, pengajuan honor Panwascam ke Bawaslu Kabupaten Jember melibatkan serangkaian proses yang meliputi pengumpulan data, verifikasi, penyusunan laporan, evaluasi, penetapan honor, dan pengumuman keputusan. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengawas pemilu mendapatkan penghargaan yang sesuai dengan kontribusi dan kinerja mereka dalam menjaga integritas dan kelancaran pelaksanaan pemilu di tingkat kecamatan.
Afin. Menciptakan SDM Berkualitas. PT. Gelora Aksara Pratama. Jakarta. .2013.
Ahmad, S., Mustafa, M., Ullah, A., Shoaib, M., Mushtaq, M., & Ali, W. (n.d). Role of Types of Electoral Rigging, Socio-economic Status, Politics and Voting Behavior in Formation of Attitude towards Electoral Integrity. Transforming Government: People, Process and Policy.
Djarot Hindarto. "Comparative AnalysisVGG16 Vs MobileNet Performance for FishIdentification", International Journal SoftwareEngineering and Computer Science (IJSECS),2023
Journal.budiluhur. (2023). Judul artikel. Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 12(2). Diakses dari https://journal.budiluhur.ac.id/index.php/akeu
Wiyono, B. B. 2007. Metodologi Penelitian (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan Action Research). Malang: Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang
Bawaslu Jember. (2019). Bawaslu Jember melakukan supervisi di Panwaslu kecamatan terkait potensi permohonan penyelesaian sengketa antar peserta pemilu 2024. Diakses dari https://jember.bawaslu.go.id/berita/bawaslu-jember-melakukan-supervisi-di-panwaslu-kecamatan-terkait-potensi-permohonan
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). (2014). Laporan Pengawasan Pilpres 2014. Diakses dari https://www.bawaslu.go.id/sites/default/files/hasil_pengawasan/Laporan%20Pengawasan%20Pilpres%202014.pdf
Glints. (2024). Honor Panwascam Pemilu 2024. Diambil dari https://glints.com/id/lowongan/honor-panwascam-pemilu-2024/
Inspektorat Sulawesi Barat. (2017). Pengertian pengawasan dan jenis pengawasan (Part 1). Diakses dari https://inspektorat.sulbarprov.go.id/v2/portfolio/fungsi-pengawasan-dalam-manajemen-controlling-dan-jenisnya/
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (2024). Manajemen pengawasan. Diakses dari https://pusdiklatwas.bpkp.go.id/katapel/manajemen-pengawasan.php
Badan Pengawas Pemilihan Umum. (2020). Perbawaslu No. 1 Tahun 2020 tentang Pola Hubungan (Perabawaslu12020polhub). Diakses dari https://jdihn.go.id/files/99/perbawaslu_2020_1_perabawaslu12020polhub.pdf
Achmad Fauzan Sirat, A. B. (2019). Sinkronisasi kebijakan honorarium standar biaya dalam kerangka single remunerasi penganggaran berbasis kinerja. Jurnal Anggaran, 1(1), 1-20. https://anggaran.e-journal.id/artikel/sinkronisasi-kebijakan-honorarium