Kebijakan Dan Strategi Nasional Penanganan Krisis Masalah Kesehatan Dalam Kondisi Tanggap Darurat
Main Article Content
Ghizka Aulia Putri
Taufik Hilmi
Abdurrozzaq Hasibuan
Kementerian Kesehatan telah menerapkan kebijakan dan strategi untuk meningkatkan upaya pencegahan, penanggulangan, dan kesiapsiagaan dalam penanganan krisis kesehatan. Salah satu masalah utama yang dihadapi setelah bencana adalah dampaknya terhadap kesehatan masyarakat. Badan Nasional Penanggulangan Bencana telah menetapkan prinsipprinsip pemulihan berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No. 17 Tahun 2010. Peraturan tersebut mencakup prinsip-prinsip kesehatan mental, yang sangat penting dalam penanggulangan bencana. Fokus pemerintah untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) termasuk meningkatkan sistem kesehatan masyarakat dan akses ke layanan kesehatan. Pembangunan sektor kesehatan untuk SDGs bergantung pada peran aktif semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah pusat dan daerah, parlemen, dunia usaha, media massa, lembaga sosial kemasyarakatan, organisasi profesi dan akademisi, mitra pembangunan serta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pemerintah bertujuan untuk memastikan bahwa semua warga negara memiliki akses ke layanan kesehatan melalui program Jaminan Kesehatan Nasional. Ini juga bertujuan untuk memperkuat kapasitas semua negara dalam sistem peringatan dini dan langkah-langkah pengurangan risiko. Karena pertanyaan ini secara khusus berkaitan dengan Indonesia, penting untuk dicatat bahwa ada beberapa faktor lain yang dapat mempengaruhi cara Indonesia menangani krisis kesehatan. Ini termasuk kepadatan penduduk, geografi (sebagai negara kepulauan), efek perubahan iklim seperti bencana alam atau wabah penyakit akibat perubahan lingkungan. Selain itu, stabilitas politik juga dapat berperan dalam seberapa efektif kebijakan diterapkan.
Adara, R. A., & S. K. (2021). Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial kepada Korban Bencana Banjir dan Longsor. Journal of Empowerment, 76-88.
Amirudin, A., Maarif, S., Marnani, C. S., & Wilopo, W. (2021). Pengkajian Cepat Kesehatan Lingkungan pada Manajemen Bencana. Jurnal Kesehatan Indonesia, 11(3), 142-147.
Arsyad, M. (2017). MODUL MANAJEMEN PENANGGULANGAN BENCANA. BANDUNG: PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI.
Aschari Senjahari Rawe, F. W. (2021). Penyaluran bantuan bencana alam dan keterpenuhan kebutuhan korban bencana kebakaran di rumah adat desa nggela kabupaten ende flores. Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan, 28-33.
Fanni, I. (2018). Manajemen Penanggulangan Bencana.
Gerungan, W. M. (2019). PENANGGULANGAN BENCANA PADA TAHAP PASCABENCANA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2007 TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA. e journal, 80-81.
Indonesia, M. K. (2018). PEDOMAN PENANGGULANGAN BENCANA BIDANG KESEHATAN. Retrieved 3 6, 2023, from dinkes.kolakakab.go.id
Katiandagho, D. (2011). PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN AKIBAT BENCANA BANJIR DI KOTA SEMARANG TAHUN 2011. Jurnal Kesehatan Lingkungan.
Lanni, F. (2019). Peran Perguruan Tinggi dalam Penanggulangan Bencana di Indonesia. Prosiding Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu , 1, 1.
Mulyana, B., Pamungkas, R. A., & Abdurrasyid, A. (2023). Desa tanggap darurat melalui pemeriksaan kesehatan dan edukasi penatalaksanaan kegawatdaruratan bencana di Ciherang Pacet Cianjur Jawa Barat. Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia, 3(2), 563-570.
Rahman, I., & Hardina, H. (2023). Pemberdayaan Masyarakat dalam Upaya Meningkatkan Derajat Kesehatan dan Tanggap Bencana di Desa Maitara Kecamatan Tidore Utara. Madaniya, 4(4), 2097-2102.
RI, K. K. (2014). Kebijakan dan Strategi PPKK. Retrieved 3 4, 2023, from kemkes.go.id .
SIMATUPANG, M. B. (2021). IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 2 TAHUN 2018 DALAM MENANGGULANGI BENCANA BANJIR DIKOTA MEDAN DITINJAU DARI SIYASAH SYAR'IYAH (STUDI KASUS KANTOR BPBD KOTA MEDAN).
Pane, Masdalina, Ina Agustina Isturini, and Mugi Wahidin. "Penanggulangan Krisis Kesehatan di Indonesia Tahun 2016." Media Penelitian dan Pengembangan Kesehatan 28.3 (2018): 147-156.
