Penguatan Good Governance melalui Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Administrasi Negara
Main Article Content
Zarma Hanifah
Aldri Frinaldi
Roberia
Good governance telah menjadi isu penting dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia, terutama dalam mendorong transparansi, akuntabilitas, legalitas, dan partisipasi publik. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip-prinsip good governance dalam konteks Hukum Administrasi Negara (HAN), mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta memberikan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif-analitis, penelitian ini mengungkap bahwa meskipun kerangka hukum seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 telah ada, implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan seperti lemahnya pengawasan, intervensi politik, rendahnya kapasitas birokrasi, dan kurangnya partisipasi publik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan prinsip-prinsip HAN secara konsisten dapat memperkuat good governance, namun memerlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga pengawas. Rekomendasi meliputi penguatan pengawasan internal dan eksternal, pengembangan infrastruktur digital, serta peningkatan kesadaran masyarakat akan hak-hak mereka dalam pengambilan keputusan publik.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). (2023). Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Pemerintah Daerah. Jakarta: BPK.
Handayani, F. A., & Nur, M. I. (2019). Implementasi Good Governance Di Indonesia. Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara, 11(1), 1–11. https://doi.org/10.15575/jpan.v11i1.7631
Indonesia Corruption Watch (ICW). (2023). Laporan Pengawasan Proyek Publik di Daerah 2023. Jakarta: ICW.
Indonesia Corruption Watch (ICW). (2023). Laporan Transparansi Anggaran Daerah 2023. Jakarta: ICW
International Foundation for Electoral Systems (IFES). (2022). Public Opinion and Democratic Participation in Indonesia. Washington, D.C.: IFES.
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). (2022). Laporan Infrastruktur Teknologi Informasi di Indonesia. Jakarta: Kominfo.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). (2022). Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2022. Jakarta: KemenPAN-RB.
KPK (2023). Laporan Tahunan KPK 2023. Komisi Pemberantasan Korupsi.
Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES). (2022). Partisipasi Publik dalam Perencanaan Pembangunan di Indonesia: Studi Kasus Musrenbang. Jakarta: LP3ES.
Open Government Partnership (OGP). (2022). Open Government Report: Indonesia. OGP.
Rasul, S. (2012). Penerapan Good Governance di Indonesia dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi. Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 21(3), 538. https://doi.org/10.22146/jmh.16276
Sari, A. R. (2023). The Impact of Good Governance on the Quality of Public Management Decision Making. Journal of Contemporary Administration and Management (ADMAN), 1(2), 39–46. https://doi.org/10.61100/adman.v1i2.21
Susanto, S. N. H. (2019). Good Governance Dalam Konteks Hukum Administrasi. Administrative Law and Governance Journal, 2(2), 205–217. https://doi.org/10.14710/alj.v2i2.205-217
Transparency International. (2023). Corruption Perception Index 2023. Retrieved from: https://www.transparency.org/en/cpi/2023
World Bank. (2023). Public Sector Accountability in Indonesia. Washington, D.C.: World Bank.
